Saturday, April 09, 2011
Melinda Dee

Ada yang menarik dalam pemberitaan minggu-minggu akhir ini, keluarnya fatwa FIFA terkait batalnya munas di pekanbaru, ngototnya ketua dewan dalam pembangunan gedung wakil rakyat, polisi gorontalo yang senang bernyanyi serta perbuatan yang dapat menjerat melinda dee sebagai senior relationship manager pada sebuah bank.

Disini saya membatasi pemberitaan dengan menyapa perbuatan Melinda Dee yang disinyalir melakukan perbuatan tindak pidana. Melinda dee diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (money loundry) ; perbuatan ini sebenarnya merupakan jenis kejahatan white collar crime atau dikenal dengan istilah kerah putih.

Indonesia mengadopsi kejahatan kerah putih ini dengan meratifikasi ketentuan dari United Nations Convention againts illicit traffic in narcotic drugs and physcotropic substances. Tentunya banyak yang bertanya, apa hubungan pencucian uang dengan psikotropika dan narkotika? 2 hal ini terpengaruh dari beberapa negara eropa dan amerika latin yang mereduksi bisnis-bisnis haram tersebut dengan pembelian-pembelian saham (initial public offering) di bursa dunia.

Adanya ratifikasi dari ketentuan internasional kemudian diterjemahkan pada peraturan perundangan di Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Peraturan khusus mengenai pencucian uang ini berkembang dengan pesat hingga akhirnya Indonesia memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang diatur pada UU No.15/2002, dan perubahan terakhir diatur dalam UU No.25/2003 tentang pencucian uang.

Undang-Undang pencucian uang dengan jelas menguraikan pengertian dari pencucian uang itu sendiri, Pasal 1 angka 1 UU No.25/2003 ;

"pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah"

Unsur-unsur dari pencucian uang, antara lain :
  1. adanya pelaku (setiap orang atau perseorangan atau korporasi = subjek hukum, Pasal 1 angka 2 UU. 25/2003)
  2. transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah
  3. merupakan hasil tindak pidana.
Jika dilihat dari unsur-unsur diatas maka seluruh rumusan delik dapat dikenakan pada melinda dee, hanya saja ada  beberapa hal yang perlu diperhatian sebelum menjerat pelaku yaitu merupakan hasil tindak pidana.
unsur ke tiga dari pencucian uang (merupakan hasil tindak pidana), kadang dihadapkan pada perbuatan materil hukum yang sebenarnya. Hal ini diperlukan pembuktian dan kajian yang lebih dalam apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana? tindak pidana apa yang dilakukan pelaku? pasal  dan peraturan yang mana dapat menjerat pelaku untuk perbuatan tindak pidananya? apakah tindak pidana yang diperbuat harus dibuktikan terlebih dahulu? apakah diperlukan pembuktian terbalik ? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan waktu saya jadi mahasiswa dulu, apabila tetap masih ada yang bertanya kembali, maka dianggap belum memahami karakteristik kejahatan kerah putih.

Diatas terpampang dengan jelas bahwa perbuatan pencucian uang merupakan penutupan dari aspek ilegal menjadi legal. Aspek ilegal dimaksud seperti apa? perbuatan melawan hukum akibat dari tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pertanyaannya : Apakah melinda dee mengumpulkan, menggunakan dana nasabah yang merupakan hasil dari tindak pidana ? Jika benar, menurut hemat saya melinda dee dapat dijerat undang-undang pencucian uang. Namun demikian, apabila rumusan dari unsur ke-3 dari pencucian uang tidak terpenuhi, maka melinda dee akan terlepas dari jeratan undang-undang ini, dan saya tetap meyakini dari awal bahwa melinda dee hanya dapat dijatuhi hukuman dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUH.Pid).


N/b : Tulisan ini hanya pandangan pribadi dan bukan ditujukan atau menekan pihak manapun juga.


Posted at 08:52 am by Stumper

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments







Previous Entry Home Next Entry
 



Stumper
December 12th 1981  (Age 40)
Male
Yogyakarta


   





 
<< April 2011 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30






 
Contact Me

If you want to be updated on this weblog Enter your email here:




rss feed